Halo user!

Polling

Apakah Anda merupakan salah satu orang yang hobi membeli rumah?
Reload

Enter the code

Simulasi KPR

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Untuk Siapa ?

Diposkan tgl 21 September 2016
Teras, VOLUME III | EDISI 26 | JULI 2014

teras_26_1Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Fasilitas FLPP ini dapat digunakan untuk pembelian rumah sejahtera tapak atau rumah susun.

Kelompok Sasaran KPR Sejahtera untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Kelompok sasaran KPR Sejahtera untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.

Masyarakat yang dapat mengakses sarana KPR Sejahtera harus memenuhi beberapa persyaratan seperti, belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat/instansi tempat kerja, belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan menyerahkan fotokopi ( SPT) tahunan PPh orang pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam peraturan menteri ini.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Melalui Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengalami beberapa masalah dalam penerapannya. Kebijakan yang pada awalnya ditujukan kepada golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut kurang menarik minat pengembang, meski pemerintah menyediakan berbagai insentif bagi developer yang bersedia menjalankan program tersebut.

Menurut Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) DIY, Nur Andi Wijayanto, ada beberapa hal yang membuat program tersebut tidak berjalan dengan baik. Pertama, fasilitas subsidi yang diberikan pemerintah tidak mencakup penyediaan tanah. Pertumbuhan harga tanah yang terus naik bahkan tidak terkontrol menjadi kendala bagi para pelaku bisnis perumahan untuk menyediakan rumah sesuai dengan kebijakan FLPP yang berlaku. “Padahal, harga tanah di DIY belakangan ini kenaikannya tak terkendali. Hal tersebut membuat kebanyakan pengembang berpikir untuk membangun ‘rumah murah’ meski diiming- imingi berbagai fasilitas subsidi”, kata Andi.

Selain itu, ketika rumah tersebut selesai dibangun, developer pun mengalami kesulitan dalam memasarkan. Pasalnya, sistem pembayaran yang menggandeng pihak perbankan membuat sebagian MBR yang berkerja di sektor non formal kesulitan untuk mengakses fasilitas tersebut. Tak hanya itu, lokasi perumahan berbasis FLPP yang biasanya terletak relatif jauh dari kota membuat konsumen pun enggan untuk mengaksesnya. “ Dengan batasan harga yang ditetapkan pemerintah untuk FLPP di Jogja mengharuskan pengembang mencari lokasi yang sedikit jauh untuk bisa masuk ke batasan harga tersebut”, kata Andi.

Perbankan yang dapat sebagai pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program FLPP melalui kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama Operasional. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam pelaksanaannya nilai KPR paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera Tapak dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh bank pelaksana. Suku bunga KPR paling tinggi juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang FLPP adalah 7,25% per tahun.

Andi menambahkkan, kondisi setiap wilayah Indonesia dalam penerapan FLPP tidak sama. Sebagai contoh, harga tanah di Papua jauh dibawah harga tanah di wilayah DIY. Namun, harga material di Papua jauh di atas rata- rata harga di Pulau Jawa. Sehingga ada perbedaan batasan harga untuk fasilitas tersebut. Dalam PerMenpera ini ada selisih kenaikan harga untuk mengikuti pertumbuhan harga properti yang terus naik. “Ada kenaikan batasan di Jogja dulu harga untuk FLPP hanya 88 juta, sekarang menjadi 123 juta, sedangkan untuk di Papua saat ini sudah menjadi 185 juta”, katanya.

teras_26_2Di DIY sendiri, dari 2750 unit rumah yang dibangun oleh anggota REI pada tahun 2012, jumlah rumah tapak bersubsidi tidak sampai 1000 unit. Sekitar 60 persen anggota REI lebih senang membangun rumah bagi masyarakat kalangan menengah yang dipatok pada kisaran harga Rp. 300 jutaan. Kedepan, Andi berharap pemerintah lebih bijak dalam membuat kebijakan, terutama bila menyangkut pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar serapan rumah dengan cara FLPP secara nasional dapat lebih meningkat. Serapan FLPP secara nasional di tahun 2012 lalu tercatat hanya terserap sekitar 20 sampai 30 %.

Perbedaan harga tanah dan material bangunan di setiap daerah harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, mekanisme penjualan yang selama ini menggandeng pihak perbankan sebagai mitra tunggal juga perlu dikaji ulang, pasalnya, tidak semua lapisan masyarakat bisa memenuhi persyaratan formal seperti memiliki slip gaji atau bukti penghasilan tetap yang biasanya diajukan pihak bank.

“Koperasi bisa menjadi salah satu alternatif bila pengajuan KPR melalui bank dianggap terlalu rumit oleh sebagian masyarakat,” imbuh Andi.

Semakin terbatasnya lahan yang dapat digunakan sebagai rumah sejahtera tapak, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana mengubah kebijakan tentang skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk rumah sejahtera tapak dan akan fokus ke rumah susun. Kemenpera bakal mencabut bantuan subsidi untuk rumah tapak. Peraturan ini mulai berlaku Maret 2015. Meskipun demikian, Kemenpera tetap menyalurkan KPR FLPP untuk rumah susun (rusun). Tujuannya mendorong pembangunan hunian vertikal untuk MBR di Indonesia. Timur-Red

Berita Lainnya

Iklan Foto

kavling_ siapbangun_gebang_1

KAVLING SIAP BANGUN LOKASI GEBANG, SLEMAN

Rp. 690.000.000,-

rumah_raihanproperty_sucen_1

RUMAH SIAP HUNI DI SUCEN, SLEMAN

Rp 365.000.000,-

rumah_shary_maguwoharjo_1

Rumah Di Utara Jogja Bay, Maguwoharjo, Sleman

Rp 700.000.000,-

Jpeg

Rumah Murah, Lengkap Siap Huni, Nyaman dan Strategis

Rp 475.000.000,-

rumah_tommy_condongcatur_1_new

3 Unit Rumah di Condongcatur, Sleman

Rp. 625.000.000,-

tanah_soni_rrutara_1

Tanah Di Tepi Ringroad Utara Jogja

Rp. 7.250.000,-/m2

rumah_kurahanresidence_1

Kurahan Residence, Utara Pasar Godean

Rp. 296.000.000,-

rumah_aris_balecatur_1

Rumah Baru Masih Gress di Balecatur

Rp. 320.000.000,-

Harga Perumahan

Kunjungi Juga

Twitter