Halo user!

Polling

Apakah Anda merupakan salah satu orang yang hobi membeli rumah?
Reload

Enter the code

Simulasi KPR

Regulasi Bank Indonesia tentang Loan to Value Untuk KPR

Diposkan tgl 17 September 2016
Teras, VOLUME II | EDISI 18 | NOVEMBER 2013

Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penyempurnaan ketentuan Loan To Value (LTV) atau Financing To Value (FTV) untuk kredit kepemilikan properti dan kredit konsumsi beragunan properti. Sebagai informasi, dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tertanggal 24 September 2013, BI mengatur besaran kredit pemilikan rumah (KPR) pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketentuan ini akan berlaku efektif mulai 30 September 2013 serentak untuk bank konvensional, bank syariah dan unit usaha syariah. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 itu maka BI sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya yaitu Surat Edaran No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 dan Surat Edaran No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012, yang hanya membatasi pemberian maksimal KPR paling tinggi 70 % dari nilai agunan (harga rumah) dengan kriteria tipe bangunan di atas 70 m².

teras_13_1LTV/FTV adalah rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan. Adapun ruang lingkup properti meliputi rumah tapak, rumah susun (apartemen dan kondominium), rumah kantor dan rumah toko (ruko). Adapun latar belakang kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, ketentuan LTV/FTV ini juga memberi kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan menengah–bawah untuk memperoleh rumah layak huni serta meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor properti.

Adapun ketentuan LTV/FTV yang baru ini juga mengatur beberapa hal yakni ;
Pertama, perlakuan terhadap debitur suami istri ;
Kedua, perlakuan terhadap fasilitas kredit tambahan (top up) KPP sebelumnya atau pembiayaan baru berdasarkan properti yang masih menjadi agunan dari fasilitas KPP iB sebelumnya, ;
Ketiga, larangan bagi bank untuk memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan tambahan untuk pemenuhan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan properti dan atau kredit atau pembiayaan konsumsi beragunan properti.

Diatur pula prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan properti jika properti yang dijadikan agunan belum tersedia secara utuh (indent) yakni hanya diperbolehkan pada pemberian fasilitas kredit KPR atau untuk rumah pertama. LTV juga memberlakukan larangan indent rumah yang belum dibangun. Indent tersebut akan diberikan setelah pembangunan properti sudah mencapai 50 %-nya. Rasio kredit terhadap nilai agunan (LTV) itu khususnya, akan diberikan suatu dukungan dan suatu kekhususan bagi yang ingin mempunyai rumah atau bangunan pertama. Bank Indonesia memperbolehkan perbankan memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi nasabah untuk indent rumah pertama, namun tidak berlaku bagi indent rumah kedua dan seterusnya. Yakni bisa diterjemahkan yakni untuk KPR pertama rumah tipe 70 meter persegi ke atas, bank hanya boleh memberikan kredit 70 %. Sementara untuk rumah kedua diberikan kredit 60 % dan rumah ketiga di berikan kredit 50 %.

teras_13_2Pembangunan disektor properti juga telah memberikan kontribusi 9 % – 10 % Product Domestic Brutto (PDB). Penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Dalam satu pertumbuhan properti akan berdampak multi effect player hingga 175 industri terkait akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan properti di wilayah Jogjakarta terus berkembang pesat. Selain itu pertumbuhan sektor properti juga dapat dilihat dari naiknya harga dasar tanah. Menurut Remigius Edy Waluyo, “Harga rumah dan tanah menjadi naik karena permintaannya cukup tinggi. “Nah, kebanyakan pembeli ialah konsumen luar DIY, dan kebanyakan dari mereka bermotivasi kembali untuk mengambil rumah kedua bahkan rumah ketiga. Di pembelian rumah kedua dan rumah ketiga inilah yang rentan terhadap para spekulan properti”.

Dengan adanya aturan baru, pertumbuhan segmen bawah masih cukup positif, lain dari segmen atas. “Kalau diterapkan, keinginan untuk membeli rumah kedua dan ketiga bisa ditekan. “Tentu akan ada penurunan di (permintaan) properti. Terserah mau disebut investasi atau spekulasi. Yang pasti harga properti nanti naiknya tidak terlalu gila-gilaan.” Mungkin juga akan terjadi loan dari bank ke customer ke loan menjadi loan dari bank ke developer, kemungkinannya seperti itu,” kata Remi berpendapat dari sisi pembiayaan oleh perbankan. Kami berharap pihak perbankan bisa memberikan kemudahan mekanisme kredit konstruksi maupun KPR. Ketua DPD REI DIY ini mengatakan, bahwa REI menilai aturan tersebut di khawatirkan bisa mematikan sektor properti. Bahkan, aturan itu berpotensi menyebabkan ribuan pekerja bisa menjadi pengangguran. “Kami khawatir hal ini justru akan mematikan usaha para pengembang karena kami sudah terpukul oleh kenaikan harga bahan bangunan, upah tukang, pajak dan lain-lain,” paparnya. “Karena faktanya, saat ini Indonesia masih mengalami backlog (kekurangan pasokan rumah) yang cukup tinggi, yakni mencapai 15 jutaan unit rumah tinggal” ujarnya. “Untuk daerah DIY sendiri, kami perkirakan sampai akhir tahun 2012 lalu sudah mencapai lebih dari 100 ribu unit rumah. Ingat, backlog disebabkan karena kebutuhan akan rumah bukan permintaan akan rumahnya, papar Remi tegas.

teras_13_3Menurut Remi, hal ini tentu akan berpengaruh bagi orang yang ingin membeli rumah di masa mendatang. Meski masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dikenakan aturan ini, namun peraturan KPR Indent akan berpengaruh pada kelancaran usaha para pengembang. “Dengan demikian, kami lihat aturan ini di lain hal efektif (sedikit banyak hal tersebut memang efektif mencegah spekulan-red), tapi di sisi lain juga mengganggu, karena akan menghambat daya beli masyarakat yang butuh rumah tinggal.
(dari berbagai sumber)

Dalam aturan tersebut juga diatur bahwa suami dan istri diberlakukan sebagai satu debitur untuk mencegah satu keluarga memiliki banyak KPR. Biasanya ketika rumah pertama merupakan atas nama suami maka rumah kedua atas nama istri, artinya satu keluarga masih bisa melakukan cicilan rumah lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Untuk itu, mencegah terjadinya hal tersebut, suami dan istri dihitung sebagai satu debitur. Terhadap debitur suami istri diberlakukan sebagai 1 debitur kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh notaris. Ini pun berlaku untuk anak, untuk setiap pengajuan yang mengatasnamakan anak, akan dilihat kemampuan anak untuk melunasi cicilan. Kalau misalnya disiasati dengan atas nama anak, itu juga akan diperhatikan hartanya secara individu. Bank pun dapat menolak pengajuan cicilan bila ada yang sengaja mengajukan permohonan yang tidak benar. Semua kegiatan kredit properti mutlak harus mengikuti aturan BI. Apabila calon debitur atau nasabah tidak bersedia menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud maka bank wajib menolak permohonan fasilitas kredit atau pembiayaan yang diajukan.

Berita Lainnya

Iklan Foto

kavling_ siapbangun_gebang_1

KAVLING SIAP BANGUN LOKASI GEBANG, SLEMAN

Rp. 690.000.000,-

rumah_raihanproperty_sucen_1

RUMAH SIAP HUNI DI SUCEN, SLEMAN

Rp 365.000.000,-

rumah_shary_maguwoharjo_1

Rumah Di Utara Jogja Bay, Maguwoharjo, Sleman

Rp 700.000.000,-

Jpeg

Rumah Murah, Lengkap Siap Huni, Nyaman dan Strategis

Rp 475.000.000,-

rumah_tommy_condongcatur_1_new

3 Unit Rumah di Condongcatur, Sleman

Rp. 625.000.000,-

tanah_soni_rrutara_1

Tanah Di Tepi Ringroad Utara Jogja

Rp. 7.250.000,-/m2

rumah_kurahanresidence_1

Kurahan Residence, Utara Pasar Godean

Rp. 296.000.000,-

rumah_aris_balecatur_1

Rumah Baru Masih Gress di Balecatur

Rp. 320.000.000,-

Harga Perumahan

Kunjungi Juga

Twitter